Gorontalo – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo melakukan langkah preventif dengan memetakan potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada setiap tahapan pemilu. Melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Pohuwato, Selasa (01/10/2024), KPU bersama sejumlah pihak berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang aman, adil, dan transparan.
Ketua KPU Provinsi Gorontalo, dalam sambutannya, menegaskan bahwa pemetaan kerawanan sangat penting untuk memastikan seluruh proses Pilkada berjalan lancar. Menurutnya, dengan melakukan identifikasi dini terhadap potensi masalah, KPU dapat meminimalisir gangguan yang dapat menghambat jalannya demokrasi di daerah ini.
“Pemetaan kerawanan bukan hanya langkah antisipatif, tapi juga bagian dari tanggung jawab KPU untuk menjaga integritas pemilu,” ujar Ketua KPU.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai narasumber yang memiliki latar belakang beragam, termasuk Akademisi Dr. Dikson Yasin, Ketua PTUN Gorontalo Sutiyono, dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo John Hendrik Purba. Mereka membahas berbagai aspek hukum dan pengawasan, serta pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kartu Kendali dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pilkada.
Hadirnya perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota, organisasi pemuda, kemahasiswaan, serta pegiat pemilu dalam kegiatan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya sinergi antar pihak untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk upaya KPU untuk membangun partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan.
Dr. Dikson Yasin, dalam pemaparannya, menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap potensi kerawanan yang telah teridentifikasi. Menurutnya, evaluasi ini tidak hanya sebatas pada penyelenggaraan, tetapi juga harus melibatkan pemangku kepentingan lain, termasuk masyarakat.
“Ketika semua pihak saling berkolaborasi, kita dapat mengurangi potensi kerawanan yang dapat mengganggu proses pemilu,” jelasnya.
Dalam acara ini, turut dibahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam menjaga netralitas dan integritas, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Ketua PTUN Gorontalo, Sutiyono, menambahkan bahwa penerapan SPIP yang efektif dapat menjadi benteng pertahanan KPU dalam memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tahapan pemilu.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Gorontalo, John Hendrik Purba, menekankan peran penting pengawasan di lapangan. Menurutnya, kerawanan di setiap tahapan pemilu tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga meliputi potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.
“Pengawasan yang ketat dan kolaboratif akan memperkecil ruang bagi tindakan yang dapat mencederai proses demokrasi,” ungkapnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, KPU Provinsi Gorontalo berharap dapat menghadirkan pemilu yang tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Sinergi antara KPU, Bawaslu, serta elemen masyarakat lainnya diyakini akan menjadi kunci utama dalam menciptakan Pilkada yang damai dan berkualitas di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini juga menjadi langkah awal yang penting untuk persiapan tahapan Pilkada yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Melalui pemetaan kerawanan dan evaluasi menyeluruh, KPU optimis bahwa setiap tantangan yang ada dapat diantisipasi dengan baik. Hal ini diharapkan akan membawa Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo berjalan dengan aman dan sukses.
(d09)
Share:
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
