Gorontalo — Dalam upaya menciptakan kampanye yang transparan dan berkeadilan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menetapkan batas atas pengeluaran kampanye bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 2024. Ketua KPU Gorontalo, Sophian Rahmola, menyampaikan bahwa total dana kampanye maksimal yang diperbolehkan mencapai Rp30,8 miliar per pasangan calon.
“Besaran tersebut berlaku untuk setiap pasangan calon dan mencakup seluruh biaya kampanye, mulai dari alat peraga kampanye (APK) hingga operasional transportasi,” ujar Sophian dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Dana Kampanye di Manna Cafe, Gorontalo, Selasa (19/9/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan LO pasangan calon (Paslon), Bawaslu Provinsi Gorontalo, serta para pegiat pemilu. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2024 memahami dan mematuhi aturan pembatasan dana kampanye.
Sophian menambahkan, ketentuan ini dirancang untuk menciptakan persaingan yang sehat antara pasangan calon serta mencegah dominasi kampanye oleh pihak-pihak yang memiliki sumber daya finansial lebih besar.
“Dengan adanya pembatasan dana ini, kami berharap proses kampanye dapat berlangsung dengan adil, transparan, dan berintegritas,” lanjutnya.
Selain itu, KPU juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai elemen, termasuk pemantauan dari Bawaslu dan pengawasan publik, guna memastikan aturan ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, menyebutkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengawasi pengeluaran dana kampanye dari masing-masing pasangan calon.
Dengan batasan dana kampanye ini, KPU Gorontalo berharap Pilkada 2024 dapat terlaksana secara demokratis, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berkontestasi.
(d09)
Share:
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
