Gorontalo – Upaya persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi terkait penyusunan visi, misi, dan program bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Grand-Q Kota Gorontalo, Kamis (01/08/2024).
Sosialisasi dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, bersama Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Opan Hamsah, dan Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, R. Suryanto. Kegiatan itu juga dihadiri oleh LO dan pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024.
Sementara narasumber dalam sosialisasi berasal dari Bappeda Provinsi Gorontalo dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, dengan turut dihadiri oleh Plt. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto.
Dalam sambutannya, Hendrik Imran menekankan pentingnya visi, misi, dan program yang jelas dan terukur untuk setiap calon kepala daerah.
“Visi, misi, dan program yang disusun dengan baik akan menjadi landasan utama dalam pembangunan daerah. Ini adalah komitmen kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Hendrik.
Menurut Hendrik, sosialisasi itu juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon kepala daerah dan partai politik yang akan bertarung di Pilkada mendatang.
“Mengenai proses penyusunan visi, misi, dan program yang efektif dan efisien berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),” tuturnya.
Ditempat yang sama, Pemateri sosialisasi Handoyo Sugiharto dari Bappeda Provinsi Gorontalo memaparkan, pentingnya sinkronisasi antara visi dan misi calon kepala daerah dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
“Setiap program yang diusulkan harus sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) agar pembangunan dapat berjalan berkesinambungan,” jelas Handoyo.
Selain itu, narasumber dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo juga menekankan pada pentingnya infrastruktur sebagai bagian dari program pembangunan daerah.
“Infrastruktur yang baik adalah tulang punggung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, calon kepala daerah harus memiliki program infrastruktur yang jelas dan terukur,” ujar narasumber dari Dinas PUPR.
Share:
