Jakarta– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP). Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kementerian terkait.
Fokus utama pertemuan ini adalah mencegah dan mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi di berbagai sektor, seperti hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
ILASP: Solusi Integrasi Tata Ruang
Melalui program ILASP, pemerintah berupaya menciptakan sistem administrasi pertanahan yang lebih terintegrasi dan akurat. Sebelumnya, banyak kasus terjadi akibat kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga.
Rakor ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan sistem informasi pertanahan, sehingga perencanaan tata ruang di Indonesia dapat berjalan lebih optimal. Dengan adanya integrasi ini, diharapkan konflik pertanahan dapat diminimalkan, perizinan menjadi lebih mudah, serta investasi di sektor agraria dapat meningkat.
Kolaborasi Kementerian dalam Penyelesaian Konflik Lahan
Selain ATR/BPN, rakor ini juga melibatkan Menteri Transmigrasi dan Menteri Kehutanan, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penanganan permasalahan lahan. Dengan adanya kerja sama ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat lebih komprehensif dan efektif dalam menjawab tantangan tata ruang di Indonesia.
Ke depan, ATR/BPN terus berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan pertanahan, memastikan setiap lahan memiliki legalitas yang jelas, serta menciptakan sistem perencanaan yang lebih transparan dan akuntabel.
(d10)
