Jakarta– Nama Ghazyendha Aditya Pratama, anak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Polisi Rosyanto Yudha Hermawan, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia mendapat sorotan publik setelah sejumlah unggahannya yang memamerkan gaya hidup mewah tersebar di platform X (sebelumnya Twitter).
Ghazyendha diketahui sempat mengunggah konten naik jet pribadi dengan keterangan “Hello Palembang” serta memamerkan pengeluaran pribadinya yang mencapai Rp 1 miliar. Unggahan tersebut kemudian viral setelah salah satu akun X, pada Rabu (26/2/2025), mengunggah tangkapan layar iklan cuitan Ghazyendha yang menampilkan perayaan ulang tahun mewah sang ayah, Irjen Rosyanto.
Sorotan publik semakin tajam karena perayaan itu terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Warganet pun mempertanyakan apakah acara seremonial seperti itu seharusnya masuk dalam kategori penghematan anggaran.
Respons Warganet dan Propam Polri
Setelah unggahan tersebut menyebar, warganet ramai-ramai mengkritik gaya hidup mewah Ghazyendha. Beberapa di antaranya bahkan menandai akun Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DIVPROPAM POLRI), menuntut adanya tindakan tegas terkait kasus ini.
Menanggapi hal tersebut, DIVPROPAM POLRI melalui akun resminya di X pada Kamis (27/2/2025) menyatakan apresiasi atas peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja kepolisian. “Pengawasan oleh masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kami dalam menjaga kepercayaan publik,” tulis akun tersebut.
Namun, respons tersebut dianggap tidak memuaskan oleh warganet. Banyak yang mempertanyakan tindak lanjut konkret dari pihak kepolisian terhadap dugaan gaya hidup hedonis di kalangan keluarga pejabat Polri.
Sorotan terhadap Efisiensi Anggaran
Kasus ini juga menjadi pemicu diskusi lebih luas terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang Manajemen Kebijakan Publik, Wahyudi Kumorotomo, menilai bahwa pemangkasan anggaran pada sektor pelayanan publik perlu dikaji ulang.
Menurutnya, ada ketimpangan dalam kebijakan penghematan ini, di mana sektor-sektor mendasar justru terkena pemangkasan, sementara pos-pos yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap berjalan. Wahyudi menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara adil dan tidak hanya membebani masyarakat kecil.
Ia juga menyoroti perlunya keteladanan dari pejabat negara. “Jangan pejabat menekan rakyat untuk berhemat, tapi mereka sendiri masih mempertahankan gaya hidup boros. Ini bisa menyakiti hati rakyat,” ujarnya.
(d10)
Share:
