Jakarta– Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta, Bima menyatakan bahwa salah satu kelemahan utama dalam sistem Pilkada kali ini adalah minimnya pengawasan terhadap jalannya pemilu. Menurutnya, meski jumlah daerah yang menggelar Pilkada cukup banyak, jumlah sumber daya untuk pengawasan tetap terbatas.
“Isu yang paling utama adalah kelemahan dalam pengawasan. Aktor pengawasnya bertambah banyak, tetapi sumber daya untuk pengawasan tetap sama,” ujar Bima Arya, Selasa (19/11/2024).
Selain itu, Bima juga mengungkapkan bahwa banyak isu lokal yang seharusnya menjadi pembeda antara satu kandidat dengan kandidat lainnya, justru tidak mendapat perhatian yang memadai. Hal ini terjadi karena tingginya arus informasi yang datang dari 545 daerah yang menggelar Pilkada secara serentak, sehingga banyak isu lokal yang terabaikan.
“Arus isu yang sangat kompleks, dari lebih dari 500 kota dan kabupaten, terkadang saling menihilkan satu sama lain. Fokus publik justru lebih terpusat pada isu besar seperti debat kandidat di tingkat nasional, sementara isu lokal yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah menjadi kurang terlihat,” tambahnya.
Bima menilai bahwa fenomena ini mengurangi dinamika Pilkada yang seharusnya mencerminkan gagasan para calon kepala daerah untuk membangun lokalitas masing-masing. Sebagai akibatnya, harapan pemilih untuk melihat perbedaan gagasan antara kandidat berdasarkan kebutuhan daerah mereka menjadi terhambat.
“Efek dari kesentrakan ini adalah dinamika lokal yang relatif tidak terlihat, atau bahkan seakan tidak ada. Kapasitas pengawasan yang terbatas dan tata kelola yang lebih kompleks menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada kali ini,” imbuhnya.
Pilkada Serentak 2024 memang menjadi sejarah tersendiri bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya, pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota akan dilaksanakan serentak. Sebelumnya, meskipun Pilkada dilakukan pada beberapa tahun terakhir, pelaksanaannya belum serentak di seluruh daerah. Pilkada Serentak kali ini akan diikuti oleh 545 daerah, yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Dengan jumlah daerah yang besar, Bima Arya berharap pelaksanaan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan baik, meski mengakui adanya berbagai tantangan yang perlu dihadapi, termasuk soal pengawasan dan perhatian terhadap isu lokal.
(d10)
Share:
