, Bone Bolango – Kabupaten Bone Bolango ditunjuk langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai salah satu pilot project implementasi reformasi birokrasi tematik penaggulangan kemiskinan di Indonesia.
Penunjukan tersebut dilakukan pada grand launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah yang berlangsung di Balai Senat Universitas Gadjah Masa Yogyakarta, jumat (21/10/2022).
Pada kesempatan itu, penandatanganan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli sebagai perwakilan Bone Bolango, dan dilanjutkan perwakilan dari 12 Kabupaten/Kota yang terpilih.
Wabup Merlan mengatakan bahwa terpilihnya Bone Bolango sebagai pilot project ini karena komitmen yang dilakukan pemerintah daerah dalam menuntaskan kemiskinan sangat tinggi.
“Lewat reformasi birokrasi tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus untuk dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola yang langsung terkait dengan kinerja yang diharapkan,” ungkap Wabup Merlan.
Ia juga menjelaskan, reformasi birokrasi tematik bertujuan untuk mempercepat manfaat program pembangunan agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada reformasi birokrasi tematik ini, mendorong penggunaan anggaran penaggulangan kemiskinan agar lebih efektif, sehingga pelaksanaan program akan tepat sasaran.
“Melalui reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran dan penyediaan dukungan IT, dan lain sebagainya,” kata Merlan
Terpilihnya Bone Bolango sebagai pilot project ini diharapkan dapat menambah semangat seluruh pihak pemerintah daerah agar penuntasan kemiskinan lebih digenjot lagi.
“Lewat reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bersama bahwa keterpaduan data, sinergi program dan kerjasama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta aktor non pemerintah, sangat diperlukan. Apalagi kita semua memiliki target penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia bisa dituntaskan pada tahun 2024,” tutup Wabup Merlan.
Share:
