Gorontalo — Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah bagi studi singkat kerjasama antara Australia Awards Indonesia (AAI) dan Program Kemitraan Australia-Indonesia (SKALA), yang digelar pada 7-9 Oktober 2024. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam bidang kebijakan publik, digitalisasi, dan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia.
Konsul-Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, menyatakan rasa bangganya atas pelaksanaan acara ini di Gorontalo. “Kami senang sekali karena untuk pertama kalinya diselenggarakan acara pasca-kursus di Gorontalo. Provinsi ini adalah salah satu dari 12 provinsi di yurisdiksi Konsulat-Jenderal Australia di Makassar, maka kami ingin menunjukkan potensi provinsi ini kepada semua peserta,” ujar Todd pada konferensi pers yang diadakan di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin (07/10/2024).
Sebanyak 27 peserta yang hadir dalam program studi singkat ini terdiri dari perwakilan pejabat Indonesia dari berbagai provinsi, termasuk Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, Aceh, serta kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Mereka adalah penerima beasiswa untuk studi singkat bertema “Tata Kelola dan Penyusunan Kebijakan Publik terkait Layanan Dasar di Kawasan Timur Indonesia dan Aceh.”
Sekretaris Daerah Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyambut baik program ini dan mengapresiasi kontribusi SKALA dalam pengembangan provinsi tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi, luar biasa atas semua hal yang sudah dilakukan di Gorontalo. Pesertanya berasal dari berbagai provinsi, ada 10 provinsi termasuk Bappenas dan kementerian yang hadir. Saya kira seluruh peserta nanti akan mendapatkan banyak pelajaran terkait cara mengidentifikasi masalah dan menyusun kebijakan yang tepat,” ungkap Sofian.
Ia juga menambahkan bahwa studi singkat ini dapat meningkatkan kemampuan analisis peserta dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Harapannya, setelah kembali ke daerah masing-masing, peserta memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara nyata dalam memformulasikan kebijakan publik yang relevan dan efektif.
Sebelumnya, peserta telah mengikuti pra-kursus di Bali pada 15-27 Mei 2024, yang dilanjutkan dengan kursus di Australia pada 10-21 Juni 2024. Di Australia, peserta belajar dari para ahli serta melakukan kunjungan lapangan di Brisbane, Canberra, dan Sydney. Pada sesi pasca-kursus ini di Gorontalo, peserta juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo untuk mempelajari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kesiapsiagaan bencana.
Program studi singkat ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengetahuan para peserta, tetapi juga memberikan dampak positif bagi penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
(d09)















