Gorontalo – Gubernur Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail, menerima audiensi dari Koperasi Pemasaran Tindaho Bone Bolango di rumah jabatan Gubernur, pada Minggu (04/05/2025). Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama koperasi dengan PT Gorontalo Mineral dalam bidang usaha pertambangan di wilayah Suwawa.
Koperasi Tindaho diketahui merupakan salah satu dari tiga koperasi di Indonesia yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan amanat Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan sektor pertambangan. Dua koperasi serupa lainnya berada di luar Gorontalo.
“Di Indonesia itu ada 3 jadi satu ada di Gorontalo kemudian dua di luar Gorontalo, dan ini memang cukup baik saya rasa untuk mendukung iklim investasi daerah dan sumber-sumber PAD di daerah,” ujar Sultan Kalupe, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Gorontalo kepada awak media.
Menurut Sultan, Koperasi Tindaho sebelumnya bekerja sama dengan PT Gorontalo Mineral dalam penyediaan alat berat untuk operasional tambang. Namun, kontrak kerja sama tersebut telah berakhir. Dalam audiensi, pihak koperasi menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi dapat memfasilitasi pembiayaan pengadaan alat berat, serta memediasi kelanjutan kontrak dengan PT Gorontalo Mineral.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) Gorontalo, Risjon Sunge, menjelaskan bahwa koperasi tersebut telah terbentuk sejak tiga tahun lalu. Namun, selama masa kontrak berlangsung, aktivitas koperasi tidak berjalan maksimal.
“Mereka meminta Pak Gubernur untuk memberikan rekomendasi, minta pemerintah Provinsi untuk memediasi kegiatan Koperasi dengan pihak PT. GM, nah dengan demikian maka harapan mereka adalah setelah rekomendasi keluar, kontrak kerja sama dengan pihak PT. GM ini akan berlanjut terus,” jelas Risjon.
Meski demikian kata Risjon, Gubernur Gusnar menekankan pentingnya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelum keputusan apapun diambil.
“Kita tidak bisa langsung memberikan rekomendasi. Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah pusat mengenai keberlanjutan pengelolaan pertambangan di Suwawa,” tegas Risjon.
