, Gorontalo – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan maksimal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Komisi I melakukan kunjungan dan evaluasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Boalemo.
Pada Jumat (04/08/2023), Komisi I mengadakan pertemuan dengan KPU Boalemo guna mengevaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satu aspek yang dievaluasi adalah proses penetapan daftar pemilih sementara yang akan menjadi daftar pemilih tetap, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi I, Aw Thalib.
Selain itu, kunjungan Komisi I bertujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai hal-hal yang masih kurang dan dibutuhkan oleh KPU dalam mempersiapkan pesta demokrasi yang akan datang.
“Kami mendapati bahwa ada ribuan pemilih pemula yang belum terdaftar dalam KTP-EL mereka,” kata Aw Thalib.
Menanggapi masalah tersebut, Komisi I berharap agar semua permasalahan terkait dapat terselesaikan sebelum akhir tahun, termasuk isu-isu kependudukan lainnya.
“Hal ini juga termasuk pemilih yang telah pindah domisili, mereka yang baru menikah, dan bahkan para purnawirawan polisi dan tentara yang sebelumnya tidak memiliki hak suara karena telah pensiun, sehingga mereka dapat berpartisipasi sebagai pemilih pada tahun 2024,” jelas Aw Thalib.
Ketua Komisi I menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara seluruh pihak penyelenggara pemilu untuk mencapai hasil yang optimal.
“Kendala yang kami temukan di kunjungan ini adalah terkait dengan anggaran pemilukada yang menjadi tanggungan daerah,” ungkap Aw Thalib.
“Kami ingin mengetahui realisasi dari pembicaraan yang telah disepakati. Anggaran sebesar 26 miliar telah dialokasikan untuk pemilukada 2024, berdasarkan pertimbangan rasional dari KPU,” tambahnya.
Namun, ada penawaran dari pemerintah daerah sebesar 18 miliar, dan KPU belum mengetahui apakah jumlah tersebut sudah berdasarkan hasil review atau hanya perkiraan semata.
Aw Thalib berharap agar kedepannya akan ada pemantauan lebih ketat terkait anggaran yang diberikan kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
“Pencermatan harus dilakukan untuk menentukan item-item mana yang akan mengalami pengurangan anggaran, berdasarkan argumentasi yang logis dan rasional,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo itu.
Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga agar tidak ada tahapan pemilu yang terlewat atau tidak berjalan maksimal, karena hal tersebut dapat berdampak pada kualitas dan integritas Pemilu 2024.
“Kita harus bertekad bahwa pemilu mendatang harus unggul dari pemilu sebelumnya, sebagai pemilu yang sukses dan bermutu,” tegas Aw Thalib.
(Rifaldi Saidi)
Share:
