, MEDAN – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara menghadirkan konsep berbeda di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Ke-50. Stan BKAD tidak hanya menampilkan tugas pokok lembaga, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik mengenai tata kelola keuangan daerah.
Pemantauan di Gedung Serbaguna PRSU, Rabu (22/7/2026), menunjukkan stan BKAD diisi berbagai infografis, panel informasi, dan materi visual. Materi tersebut menjelaskan peran BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah serta pendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Di sejumlah sudut stan, pengunjung dapat melihat alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas daerah, pengamanan aset pemerintah, hingga inovasi pengelolaan keuangan yang diterapkan BKAD Sumut.
BKAD juga menghubungkan fungsi administratifnya dengan program prioritas pemerintahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Pesan yang disampaikan adalah setiap program pembangunan memerlukan fondasi anggaran yang kuat agar dapat berjalan berkelanjutan.
Dua petugas BKAD yang berjaga, Rusli Efendi dan Andi Haposan, mengatakan kehadiran BKAD di PRSU bertujuan mendekatkan pemahaman masyarakat.
“Melalui pameran ini kami ingin masyarakat mengetahui bahwa di balik setiap program pemerintah terdapat proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, hingga pengamanan aset yang dilakukan secara profesional,” ujar Rusli Efendi.
Andi Haposan menambahkan, BKAD ingin menyajikan informasi yang mudah dipahami agar masyarakat mengenal fungsi strategis perangkat daerah tersebut.
Selama pemantauan, sejumlah pengunjung terlihat berdiskusi dengan petugas mengenai mekanisme pengelolaan APBD dan proses pengamanan aset milik Pemprov Sumut.
Kepala BKAD Sumut Timur Tumanggor menyatakan, pihaknya tidak hanya menjalankan fungsi administratif. BKAD juga membangun komunikasi publik terkait pentingnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.
Dengan konsep yang diusung, stan BKAD di PRSU Ke-50 berfungsi sebagai “etalase fiskal” Pemprov Sumut. Dari stan ini publik diajak melihat bahwa keberhasilan program, termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), tidak hanya bergantung pada OPD pelaksana, tetapi juga pada kesiapan sistem penganggaran dan pengelolaan aset.(JB).
Share:
