Gorontalo– Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Gorontalo kembali menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (23/12/2024) di Ballroom Hotel Grand-Q, Kota Gorontalo. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfotik, Sri Wahyuni D. Matona, serta dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif.
Kepala Bidang Statistik, Debby Habbie, yang juga ketua panitia penyelenggara, menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan langkah lanjutan dalam menyusun harmonisasi dan akurasi data sektoral. Tujuannya adalah memastikan data yang tersedia sesuai dengan standar yang ditetapkan di setiap kabupaten/kota.
Sri Wahyuni menegaskan pentingnya diskusi ini sebagai momen untuk menyatukan persepsi, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kominfo, Bapppeda, dan BPS. Melalui sinergi ini, diharapkan terwujud strategi konkret untuk meningkatkan kualitas data sektoral di Gorontalo.
“Penyelenggaraan statistik sektoral memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data. Data yang akurat, relevan, dan tepat waktu menjadi pilar utama untuk kebijakan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Wahyuni.
Sri Wahyuni juga memaparkan beberapa rencana kerja statistik sektoral yang akan dilaksanakan pada 2025, di antaranya:
- Penguatan Kapasitas dan Koordinasi: Meningkatkan kerja sama antar kabupaten/kota.
- Harmonisasi dan Penyusunan Data: Mengintegrasikan data sektoral dengan pendekatan yang terstandar.
- Pengembangan Infrastruktur Data: Membuat sistem data terhubung dengan portal Satu Data Nasional dan portal Kemendagri.
- Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan tata kelola data secara berkala.
- Pemanfaatan Data untuk Kebijakan: Melalui workshop yang melibatkan pimpinan.
Namun, Wahyuni juga mengungkapkan kendala utama dalam penyelenggaraan statistik sektoral, yakni keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya dukungan kebijakan dari pimpinan.
“Kami berharap para pemangku kepentingan, mulai dari gubernur, sekda, hingga bupati/wali kota, dapat mendukung penuh upaya ini. Karena sehebat apapun usaha kami, tanpa dukungan pimpinan tertinggi, hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri berbagai stakeholder, termasuk jajaran BPS Provinsi Gorontalo, Bapppeda Provinsi dan kabupaten/kota, serta tamu undangan lainnya.
(d10)
Share:
