JAKARTA – Di tengah percepatan transformasi digital dan kompleksitas pembangunan nasional, peran perempuan tak lagi sekadar pendukung di balik layar. Mereka kini tampil sebagai aktor utama, termasuk di sektor yang selama ini dianggap sebagai wilayah dominan laki-laki—yakni pertanahan dan tata ruang.
Hal ini terlihat nyata di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di mana perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi menjadi motor penggerak kebijakan dan pelaksana strategi nasional di lapangan.
“Perempuan kini menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan agraria. Mereka tidak hanya ikut mendampingi, tapi juga memegang kendali pada banyak posisi strategis,” ujar Dily Nusron Wahid, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN.
Menurut Dily, kemajuan ini merupakan bentuk konkret dari kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki di lembaga negara. Di era industri 4.0 yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan sentuhan humanis dalam pelayanan publik, keberadaan pegawai perempuan justru menjadi nilai tambah tersendiri.
Tak hanya duduk di balik meja kebijakan, perempuan-perempuan ATR/BPN juga terjun langsung ke lapangan. Mereka menjadi bagian dari tim pengukuran, tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga pelaksana reforma agraria di daerah-daerah terluar dan tertinggal.
“Perempuan memiliki pendekatan yang lebih komunikatif dan inklusif, yang terbukti memperkuat hubungan kementerian dengan masyarakat akar rumput,” tambah Dily.
Kiprah perempuan ini sejalan dengan misi besar Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, di mana semua elemen bangsa, tanpa kecuali gender, diberi ruang yang setara untuk berkontribusi. Di ATR/BPN, prinsip ini sudah berjalan nyata.
Sebagai organisasi pendamping di lingkungan kementerian, IKAWATI ATR/BPN juga memainkan peran penting dalam memperkuat peran perempuan. Tidak hanya fokus pada kegiatan sosial dan keluarga, IKAWATI kini menjadi wadah penguatan kapasitas dan solidaritas antarkaryawan perempuan ATR/BPN.
“IKAWATI bukan sekadar perkumpulan istri pegawai, tapi menjadi ruang edukasi dan advokasi perempuan di sektor pertanahan,” tegas Dily.
Komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat peran perempuan bukanlah upaya sesaat. Langkah ini didukung dengan sistem rekrutmen dan pengembangan karier yang adil, serta pelatihan kepemimpinan yang terbuka bagi semua pegawai tanpa bias gender.
Ke depan, perempuan akan semakin banyak menduduki jabatan strategis, termasuk kepala kantor pertanahan, direktur teknis, hingga pengambil keputusan di tingkat pusat.
Di era ketika tantangan pembangunan semakin kompleks dan membutuhkan inovasi yang adaptif, kehadiran perempuan terbukti membawa nuansa baru—lebih empatik, partisipatif, dan berkelanjutan. (Adv)
Share:
