Jakarta — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu baru-baru ini menyoroti fenomena underground economy atau ekonomi bawah tanah yang kian marak di Indonesia. Dalam pidato ilmiah di hadapan para akademisi dan mahasiswa Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, pada Senin (28/10/2024), Anggito mengungkapkan bahwa aktivitas seperti judi online (judol) dan gim daring yang tidak dikenakan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang luput dari pengawasan pemerintah.
Anggito menjelaskan bahwa underground economy mencakup aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi dan tidak dilaporkan kepada pemerintah. Salah satu bentuk paling menonjol adalah judi online yang kini menjamur di Indonesia, dengan banyak warga Indonesia terlibat dalam taruhan sepak bola online yang berbasis di Inggris.
“Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali,” ungkap Anggito.
Anggito menyoroti bahwa penghasilan dari kemenangan judi bola online tidak dikenai pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, yang berarti ada potensi penerimaan negara yang terlewat. Ia menegaskan, jika aktivitas judi online ini dapat dikenakan pajak, maka akan ada tambahan pendapatan yang signifikan bagi negara.
“Udah enggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) toh mestinya,” tambah Anggito.
Ia juga menyoroti bahwa sistem pajak di Indonesia perlu lebih cermat dan inovatif dalam mendeteksi potensi pendapatan dari underground economy ini. Anggito mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar mampu mencatat dan melacak sumber pendapatan yang kerap kali tidak tercatat.
Tidak hanya judi online, Wamenkeu Anggito juga menyoroti gim daring yang kini populer di kalangan masyarakat Indonesia. Aktivitas ini juga dianggap sebagai bagian dari underground economy yang belum terdata dengan baik dan belum memberikan kontribusi pajak kepada negara. Menurutnya, fenomena ini mengharuskan pemerintah lebih aktif dalam meregulasi sektor yang sedang tumbuh pesat ini agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.
“Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu,” ujarnya.
Wamenkeu Anggito menegaskan bahwa maraknya judi online, arus barang impor ilegal, dan penyelundupan barang merupakan tantangan besar bagi Kementerian Keuangan. Di tengah upaya meningkatkan penerimaan negara, Kemenkeu dihadapkan pada tugas berat untuk mengurangi kebocoran dari aktivitas-aktivitas yang berada di luar pengawasan resmi ini. Menurutnya, pemanfaatan data dan kolaborasi dengan berbagai lembaga akan menjadi kunci bagi pemerintah dalam menekan fenomena ekonomi bawah tanah ini.
(D08)
Share:
